Ancang-ancang Polisi Bubarkan Demo 11 April Jika Tak Ada Laporan

Jakarta – Seruan unjuk rasa pada 11 April 2022 sempat viral di linimasa. Dalam poster yang tersebar di media sosial, disebutkan bahwa seruan demonstrasi menuntut Jokowi mundur dan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Undangan unjuk rasa itu atas nama sekelompok mahasiswa dan mahasiswa STM. Poster yang beredar menyebutkan aksi akan digelar di depan Istana, pada Jumat, 11 April 2022.

Dalam keterangannya, seruan unjuk rasa itu berisi rencana aksi dengan berbagai tuntutan. Undangan demo ini disertai dengan hastag #TolakBBM untuk #Turunkan Jokowi.

“11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu,” bunyi seruan aksi seperti terlihat pada Kamis (7/4/2022).

Ada juga ajakan unjuk rasa “#STMBergerak se-Jabodetabek pada 11 April 2022 pukul 13.00-Menang di Istana Negara”.

Polisi Belum Menerima Pemberitahuan

Terkait rencana aksi ini, polisi belum menerima informasi apapun dari masyarakat. Polisi mengatakan, pemberitahuan aksi itu harus disampaikan pada H-3.

“Sejauh ini Polda Metro belum menerima permintaan kegiatan opini publik oleh kelompok manapun,” kata Kabag Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, di Jakarta Barat, Kamis (7/4/2022).

Polisi Akan Dibubarkan Jika Tidak Ada Laporan Demonstrasi
Polisi mengingatkan massa untuk menyerahkan surat pemberitahuan tindakan kepada polisi. Jika demonstrasi berlanjut tanpa izin, polisi akan menindak tegas.

“Tentu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 18 tentang Demonstrasi atau Demonstrasi yang tidak mendapat izin atau laporan polisi bisa diberhentikan,” kata Zulpan.

Zulpan mengatakan, sesuai aturan, setiap unjuk rasa harus menyerahkan surat pemberitahuan kepada polisi 3×24 jam sejak hari H. Namun, hingga kini belum ada pihak yang melapor ke polisi terkait wacana demonstrasi 11 April mendatang.

“Hingga hari ini Polda Metro belum menerima pemberitahuan dari kelompok mana pun yang akan menggelar demonstrasi pada 11 April (April). Oleh karena itu, kami belum memberikan izin kepada pihak manapun untuk menggelar demonstrasi karena kami belum menerima surat pemberitahuan,” dia berkata. Zulpan.

BEM SI Akan Demo
Selama dua pekan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menunggu tanggapan Presiden Jokowi yang menolak penundaan pilkada dan perpanjangan jabatan selama tiga periode. BEM SI belum mendapat jawaban, kecuali pernyataan Jokowi kepada para menterinya. BEM SI akan menggelar demonstrasi menuntut sikap tegas Jokowi pekan depan.

“Tanggal 11 April 2022 kita akan berdemonstrasi. Itu momen 14 hari setelah waktu yang kita berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kita berikan, 28 Maret 2022,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, kepada detikcom, Kamis (7/7). 4/2022).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi berbicara kepada para menterinya pada Rabu (6/4) kemarin dengan kalimat “Jangan sampai ada yang bicara lagi soal penundaan, soal perpanjangan. Tidak”. Tidak ada istilah ‘penundaan pemilu’ atau ‘perpanjangan tiga masa jabatan’ dalam kalimat itu. Menurut BEM SI, pernyataan Jokowi juga kurang tegas.

“Kita butuh jawaban tegas, seperti, ‘Saya, Joko Widodo, sebagai Presiden Indonesia, menolak penundaan Pilkada 2024 atau masa jabatan tiga periode karena melanggar konstitusi’,” kata Kaharuddin.

BEM SI mengundang aliansi mahasiswa dan BEM seluruh perguruan tinggi dan himpunan mahasiswa jurusan untuk ikut berdemonstrasi pada Senin 11 April. Dia menargetkan seribu mahasiswa untuk berunjuk rasa di Istana Kepresidenan. Kaharuddin sendiri adalah mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Riau yang saat ini berangkat ke Jakarta untuk memantapkan persiapan aksi demokrasinya. Mahasiswa di daerah lain juga diminta melakukan aksi serentak di daerahnya masing-masing antara 28-11 April.

 

BEM Nusantara Pilih Jalur Audiens
Perwakilan BEM Nusantara telah bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto. Pertemuan tersebut diwakili oleh 6 orang dari BEM Nusantara, Dewan Energi Mahasiswa, BEM Pesantren, dan BEM Universitas Islam Jakarta.
Koordinator BEM Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan, pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk masalah perpanjangan tiga masa jabatan presiden. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945.

“Kalau kita pelajari konstitusi memang seperti itu, dan kita juga sepakat di satu sisi, jika perpanjangan 3 masa jabatan presiden otomatis di jalur amandemen UUD 1945, kedua kita telah mengkhianati reformasi,” ujarnya. wartawan di Gedung Watimpres, Jalan Veteran, Jakarta. Pusat, Jumat (8/4/2022).

Ahmad mengatakan, terkait rencana aksi unjuk rasa 11 April yang akan digelar BEM SI, pihaknya belum bisa memastikan keikutsertaan dalam aksi tersebut. Dia

mengatakan pihaknya hanya menuntut program yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dikatakannya, jika program pemerintah mendukung masyarakat tentu akan disambut baik.

“Tidak masalah karena mahasiswa ini tidak semua program pemerintah yang harus kita tolak jika program itu baik untuk masyarakat, tidak ada alasan untuk menolaknya, tetapi kita menolak program pemerintah yang sebenarnya tidak berpihak pada masyarakat, ” dia berkata.

Kamu juga Bisa Membaca Ramalan ini :