JAKARTA, – Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri untuk tidak menyampaikan isu politik identitas dan SARA menjelang pemilihan umum (pilkada) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serentak pada 2024.
“Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi persiapan pemilu 2024. Pilkada Serentak disiarkan di YouTube oleh Sekretariat Presiden, Minggu. (10/3/2022).
Ia meminta pendidikan politik dilakukan jelang Pemilihan Umum dan Pilkada 2024. Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Sehingga, saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif pada masyarakat dan kontestan,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta para menterinya menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu 2024 secara jelas kepada masyarakat.
Utamanya, mengenai tanggal Pemilihan Umum 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2022. Jokowi menekankan perlunya penegasan dari para menteri agar tidak muncul spekulasi tertentu di masyarakat terkait isu penundaan pilkada. “Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu,” kata Jokowi.”Atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode. Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024,” lanjutnya. Jokowi juga meminta para menterinya menjelaskan kepada publik bahwa tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022.
Pasalnya, ketentuan UU 20 bulan sebelum pencoblosan harus memulai tahapan pemilu. “”Lalu 12 April nanti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang,” kata Kepala Negara. “Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan,” tambah Jokowi.
