Kritik Pedas KPK dan Polisi dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Apa Peran Mereka?

Terungkapnya kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia dan pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan pengungkapan kasus ini oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) seharusnya menjadi peringatan bagi KPK dalam peran lembaga ianti rasuah itu sebagai pemberantas korupsi.

“Kejadian ini sekaligus memicu ya KPK untuk terlibat aktif melakukan itu tadi pemberantasan mafia di lingkaran peredaran minyak goreng ini,” ujar Ray dalam diskusi ‘Konspirasi Kartel Minyak Goreng Sawit Harus Diusut Tuntas!” sebenarnya.

Sayangnya, dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng yang akhir-akhir ini mencuri perhatian, justru peran Kejaksaan Agung.

Sedangkan KPK sama sekali tidak menunjukkan aksinya. Ia juga menyoroti sikap polisi yang terkesan enggan dalam proses penegakan hukum terhadap pemberantasan mafia minyak goreng.

“Saya kira agak menarik ya mencermati mengapa justru kejaksaan yang terlihat lebih proaktif dan sekarang sudah menangkap setidaknya empat orang, tapi justru kepolisian seperti ogah-ogahan terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap mereka yang disangkakan atau katakanlah mengacaukan distribusi dan produksi minyak goreng ini,” katanya. dia.

Bahkan, pengungkapan kasus ini juga harus menjadi cambuk bagi polisi dalam mengungkap kasus korupsi yang semakin memprihatinkan.

“Ini semacam cambukan kepada KPK tentu kita berharap ini juga menjadi cambukan kepada kepolisian juga terlibat aktif ya dalam hal pemberantasan mafia di lingkaran minyak goreng dan tentu di bahan pokok lainnya,” kata Ray.

Ia berharap, tidak hanya kejaksaan, semua pihak akan terus bergerak mengungkap kasus dugaan korupsi terkait ekspor sawit dari keempat tersangka tersebut. Ada kemungkinan ada pihak yang terlibat dalam kasus ini namun belum terungkap.

“Kita berharap, mendorong (Kejaksaan Agung) tidak segan segan melakukan penindakan terhadap mereka. Jika itu pun misalnya menyangkut sampai ke orang tinggi di republik ini, yang KPK juga jangan segan-segan untuk melakukan penindakan terhadap mereka,” ujarnya. .

Dari kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Kamu juga Bisa Membaca Ramalan ini :