Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pihaknya memiliki big data yang berisi suara-suara rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. PKS menganggap ini klaim sepihak.
“Saya kurang tahu big data yang dimaksud Pak Luhut ya. Tapi bisa saja klaim sepihak dari data yang dia punya,” kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat (3/11/2022).
Kholid menilai apa yang diklaim Luhut tidak jelas sumbernya, berbeda dengan hasil survei yang menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan wacana penundaan pilkada atau pemilihan presiden tiga periode. Ia menilai apa yang diklaim Luhut hanya untuk membenarkan penundaan pilkada.
“Sumbernya juga tidak jelas. Metodologinya tidak jelas. Seperti apa. Yang jelas, hasil survei dari beberapa lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju dengan penundaan atau perpanjangan pemilu. masa jabatan presiden. Jadi klaim big data hanya cara pemerintah membenarkan penundaan pemilu,” katanya.
Kholid meminta Luhut bertindak sebagai negarawan dan memberikan nasihat bijak kepada Presiden. Menurutnya, sikap Luhut dalam mengungkap big data adalah oportunistik dan pragmatis.
“Sebagai pemimpin, Pak Luhut harus menjadi negarawan. Berikan masukan yang bijak kepada Presiden. Jangan terlalu dini dengan klaim big data yang sumber datanya tidak jelas dan metodologi yang dibuat untuk menggiring opini publik untuk menunda pemilu. Ini adalah sikap oportunis dan pragmatis,” katanya. .
Luhut Sebut Big Data Berisi Suara Rakyat Ingin Tunda Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal wacana penundaan pilkada hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut mengaku memiliki data aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di kanal YouTube Deddy Corbuzier, seperti terlihat pada Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan bahwa pihaknya memiliki big data yang merekam aspirasi publik di media sosial terkait Pilkada 2024.
“Karena ini kita punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu kita ambil sekitar 110 juta. Ya 110 juta, macam-macam, Facebook, macam-macam, karena orang ada di Twitter, sekitar 110 juta orang,” kata Luhut.
Dari data tersebut, Luhut menjelaskan bahwa masyarakat menengah ke bawah menginginkan kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tidak ingin ada kegaduhan politik dan lebih memilih kondisi ekonomi diperbaiki.
“Di kalangan menengah ke bawah, pada dasarnya kami ingin tenang, kami ingin berbicara tentang ekonomi, kami tidak ingin seperti kemarin. Kemarin kami sakit gigi dengan kapur barus, cebong lah, kadrun, itu bukan bagus. Jadi,” katanya.
Masih dari big data yang diklaim Luhut, ia menyebut masyarakat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pilkada 2024. Dana ratusan triliun rupiah itu memang diusulkan KPU ke DPR-pemerintah.
“Sekarang seperti ini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data ini), ya katanya kita mau keluarkan uang lebih dari Rp 100 triliun untuk mencoblos, situasi seperti ini, apa yang kalian lakukan? Pilpres dan pilkada, kan? serentak,” ujarnya.
