Jakarta, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan pihaknya membatalkan pertemuan dengan Bawaslu dan KPU di Kota Balikpapan.
Dia mengatakan pembatalan itu dilakukan untuk menghindari beredarnya rumor liar bahwa dia memimpin rapat untuk menunda pemilihan.
“Ya kami batalkan, karena akan menimbulkan isu liar seolah-olah kami punya agenda, padahal sebenarnya kami ingin menjelaskan kepada publik bahwa agenda pemerintah tetap,” kata Mahfud dalam rilis tertulis, Minggu (20/3). .
Mahfud menegaskan, pemerintah tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang.
“Jadi pemerintah masih menyusun jadwal 2024 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Urusan parpol di DPR dipersilakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawab kami. fungsi,” jelasnya.
Mahfud menilai pembahasan penundaan pemilu di parpol, DPR, LSM, dan ormas merupakan hal yang lumrah. Meski begitu, kata dia, pemerintah tetap akan mempersiapkan pilkada serentak.
“Bahwa parpol, DPR, LSM, ormas, mau membahasnya, diskusikan saja. Silakan didiskusikan, apa hasilnya nanti masalah politik. Tapi untuk pemerintah, saya sekarang sudah siapkan. 2024 akan ada pemilihan presiden dan pemilu. wakil presiden, pemilu legislatif dan pilkada serentak. Itu sudah kita siapkan,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, di era demokrasi saat ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berbeda dengan era Orde Baru, di mana partai politik dan LSM dibungkam.
“Ini negara demokrasi. Di era Orde Baru, parpol tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya semua ditegur. Sekarang bicara,” kata Mahfud.
