Pihak Istana Temui Petani Sawit yang Demo Tolak Larangan Ekspor CPO

JAKARTA – Petani sawit menggelar aksi unjuk rasa menentang kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Selasa (17/5/2022). Demonstrasi bertajuk Aksi Peduli Petani Sawit Indonesia itu berlangsung di dua titik, yakni di Kantor Kemenko Perekonomian dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Berdasarkan pantauan, aksi berlangsung kondusif dan tertib. Hanya ada penutupan jalan di depan kantor Kemenko Perekonomian saat demonstrasi dan dibuka kembali setelah massa berbaris menuju Patung Kuda Monas. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo Gulat Manurung sebelumnya diterima Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan menyampaikan aspirasi dan tuntutan petani sawit.

Setelah itu, rombongan aksi menuju ke Patung Kuda kembali menyuarakan keprihatinan para petani sawit akibat kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan minyak sawit mentah (CPO) yang sudah berlangsung sejak 28 April 2022. Atas kegiatan tersebut, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) kemudian melakukan kunjungan ke kelompok aksi dan berkoordinasi dengan Ketua DPP Apkasindo. Alhasil, sebanyak 30 perwakilan Apkasindo diterima dan dijemput KSP ke Istana Merdeka.

Apkasindo menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dalam demonstrasi hari ini.

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi 16 juta petani akibat anjloknya harga TBS 70 persen di 22 provinsi.

Kedua, meminta Jokowi meninjau kembali kebijakan larangan ekspor produk minyak sawit dan minyak goreng sawit (MGS) beserta bahan bakunya karena berdampak langsung pada harga TBS.

Ketiga, meminta Jokowi untuk tidak hanya mensubsidi MGS murah, tetapi juga MGS sederhana atau gotong royong. Selain itu, kerjasama TNI-Polri diperlukan untuk memperkuat distribusi MGS.

Keempat, pemerintah akan segera membuat regulasi yang menegaskan bahwa petani sawit dan pabrik MGS harus dikelola koperasi untuk 30 persen kebutuhan dalam negeri. “Biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, agar kejadian saat ini tidak musiman (tidak terjadi lagi),” tulis Apkasindo dalam rilis resminya, Senin (16/5/2022).

Kelima, meminta Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merevisi Peraturan Menteri Nomor 01/2018 tentang Tata Niaga TBS. Persoalannya, aturan itu hanya menguntungkan petani yang bermitra dengan perusahaan. Menurut data Apkasindo, hanya 7 persen petani yang bermitra. “Setiap minggu harga sawit ditentukan Disbun, tapi harga itu hanya untuk mitra, sedangkan yang bermitra hanya 7 persen yang 93 persennya gigit jari, tidak bisa mendapatkan harga yang ditetapkan pemerintah,” kata dia. Gulat saat akan ke Patung Kuda Monas, Selasa (17/5/2022).

Kamu juga Bisa Membaca Ramalan ini :