Profil Mahendra Siregar, Wamenlu yang Ditetapkan Jadi Ketua OJK 2022-2027

JAKARTA, – Komisi XI DPR resmi mengangkat Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah melalui fit and proper test. Ke depan, Mahendra akan berhasil menggantikan kepemimpinan Wimboh Santoso yang masa jabatannya akan segera berakhir. “Sudah disepakati calon anggota dewan komisioner OJK periode 2022-2027 sudah disepakati secara aklamasi,” kata Ketua Rapat Kahar Muzakir di Komisi XI DPR, Kamis (7/4/2022).

Profil Mahendra Siregar Mahendra merupakan sosok yang pernah menjabat di berbagai posisi strategis pemerintahan, dimana saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Sebelumnya, pria kelahiran Bandung 17 Oktober 1962 ini merupakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tercatat dalam pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mahendra Siregar pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mahendra Siregar juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Indonesia dan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional. Ia pernah mengemban tugas yang sama di 3 era Menko Perekonomian, yakni Aburizal Bakrie, Boediono, dan Sri Mulyani Indrawati. Selain di ranah pemerintahan, Mahendra Siregar juga diketahui pernah menjabat sebagai komisaris PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang. Di bidang perbankan, Mahendra Siregar menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank pada tahun 2009.

Sementara di bidang pendidikan, Mahendra Siregar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Magister Ekonomi dari Monash University, Australia.

Program prioritas yang disiapkan Dalam fit and proper test, kata Mahendra, sektor jasa keuangan nasional masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diperdalam. Pasalnya, sejumlah indikator menunjukkan sektor jasa keuangan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN atau G20. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pihaknya telah menyiapkan 6 kebijakan prioritas yang akan diterapkan saat menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK. Prioritas pertama adalah meningkatkan efektivitas kepemimpinan di lembaga OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. “Sehingga pengawasan terpadu dan kualitas perlindungan konsumen dan masyarakat dapat lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Kedua, Mahendra akan memprioritaskan penguatan struktur dan pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal, guna memastikan penerapan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Prioritas ketiga adalah penyelenggaraan pelayanan satu pintu yang mencakup perizinan, otorisasi, dan persetujuan, dengan tujuan untuk menghilangkan inefisiensi dan duplikasi dalam operasional kelembagaan. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindak lanjut berupa keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan kredibilitas kelembagaan. “Kami mengacu pada beberapa kasus yang sedang ditangani serta potensi kasus baru yang muncul, menunjukkan urgensi kasus ini,” kata Mahendra. Prioritas kelima adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan badan pengatur dan lembaga terkait lainnya.

Mahendra menilai koordinasi sangat penting untuk mengurangi risiko dan memitigasi permasalahan yang dihadapi di sektor jasa keuangan. Terakhir, prioritas keenam adalah penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya, sehingga OJK mampu mendukung pencapaian target nasional.

“Ada strategi nasional yang mencakup semua lembaga termasuk OJK di dalamnya,” kata Mahendra. Mahendra menargetkan pencapaian kinerja OJK dalam tiga tahap, yaitu 100 hari, 1 tahun, dan 2 tahun. Dalam 100 hari pertama, ia akan fokus pada peningkatan kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengendalian internal dan checks and balances, membuat roadmap dan prioritas OJK, kemudian membuat roadmap Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Adapun untuk tahun pertama dan kedua, ia akan fokus mengembangkan layanan perizinan, ratifikasi dan perizinan one door or single window, merancang regulasi dan legislasi sektor keuangan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang jasa keuangan.

Kamu juga Bisa Membaca Ramalan ini :