Wacana penundaan Pilkada 2024 terus menjadi polemik, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK pun ikut berkomentar. Mantan Ketua Umum Golkar itu memberikan teguran keras agar pesta demokrasi tidak melanggar konstitusi.
Melanggar konstitusi akan berdampak pada negara yang akan terus berkonflik dan ribut. Pernyataan itu disampaikan JK saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.
JK menegaskan penundaan pemilu melanggar konstitusi. Karena pesta demokrasi sudah diamanatkan setiap 5 tahun sekali.
Jika pilkada terpaksa ditunda, maka potensi konflik tak terhindarkan. Karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tetap taat pada konstitusi.
“Kecuali konstitusi diubah, (tapi) kita terlalu banyak konflik. Jadi, kita taat pada konstitusi. Itu saja,” kata JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) berharap wacana penundaan pilkada tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Konstitusi itu setiap lima tahun sekali. Kalau konstitusi tidak ditaati, negara ini akan ribut,” katanya.
Ketua PKB Muhaimin Iskandar pertama kali mengumumkan penundaan pemilihan umum 2024. Kemudian, didukung oleh Ketua PAN PAN Zulkifli Hasan. Setelah itu, tidak ada lagi pemimpin partai yang menyatakan dukungannya.
Hingga kemarin, parpol yang secara konsisten menolak gagasan tersebut adalah PDIP, NasDem, Demokrat, PKS, PPP, dan Gerindra.
