Terbukti Bohong, ICW Minta Lili Pintauli Mundur dari KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI Jakarta Lili Pintauli Siregar didesak mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pemberantasan Korupsi (KPK). Desakan itu dilakukan setelah dewan pengawas (dewas) KPK menyatakan Lili terbukti berbohong terkait pernyataannya terkait komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

“Dengan sudah dibenarkannya tindakan kebohongan tersebut, untuk itu ICW meminta agar LPS (Lili) segera mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Sebab, dirinya sudah tidak pantas lagi menduduki posisi sebagai pimpinan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam sebuah keterangannya, Kamis (21/21). 4/2022).

Pernyataan Kurnia itu menanggapi surat pemberitahuan penghentian penyidikan dugaan pelanggaran kode etik kebohongan publik, Lili Pintauli Siregar.

Dalam surat yang ditujukan kepada pelapor, mantan pegawai KPK Benydictus Siumlala Martin Sumarno dan kawan-kawan, Dewas menyatakan tidak akan melanjutkan kasus tersebut karena Lili telah diberikan sanksi etik dalam berkomunikasi dengan Syahrial terkait penanganan kasus tersebut.

Dewas menyatakan, sanksi etik yang berat telah menyerap kebohongan Lili. Dewas menyatakan Lili terbukti berbohong saat menyatakan tidak berkomunikasi dengan Syahrial.

Kurnia mengaku tidak paham dengan keputusan majelis KPK dalam surat yang ditandatangani anggota majelis KPK, Harjono.

“ICW tidak memahami bagaimana logika di balik hasil pemeriksaan dewan pengawas terkait kebohongan Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers 30 April 2021 lalu. Sebab, Dewas menyampaikan, LPS terbukti melakukan kebohongan, namun tidak dijatuhi sanksi, karena sebelumnya terlapor sudah dikenakan hukuman,” kata Kurnia. .

Selain ICW, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) juga menilai sudah sepantasnya Lili mengundurkan diri. Padahal, menurut MAKI, Lili memang pantas dipecat dari lembaga antikorupsi tersebut.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pemecatan Lili harus dilakukan karena Lili terbukti bersalah berkomunikasi dengan Syahrial dan membohongi publik. Apalagi, kini Lili diduga menerima gratifikasi untuk fasilitas nonton bareng MotoGP Mandalika.

“Sebenernya Lili ini sudah layak untuk dipecat, tapi kan sampai sekarang belum dipecat,” kata Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Boyamin menilai Lili sudah tidak layak lagi memimpin lembaga pemberantasan korupsi. Boyamin berharap DPR turun tangan menangani skandal Lili Pintauli Siregar.

“Sehingga malah membebani KPK. Ini tugasnya DPR untuk memberikan pengawasan,”kata Boyamin.

Kasus Etis Pembohong Publik Lili Pintauli Dihentikan Majelis KPK
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Tuduhan etik yang tidak ditindaklanjuti majelis KPK itu terkait dengan penipuan publik.

Hal itu diketahui melalui surat dari Majelis KPK Nomor: R-978/PI.02.03/03-04/04/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada pelapor atas nama Benydictus Siumlala Martin Sumarno dan kawan-kawan. . Benydictus adalah mantan pegawai KPK.

“Sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan oleh Dewan Pengawas pada tanggal 29 Maret 2022 maka perbuatan Lili Pintauli Siregar yang diduga melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK tidak dilanjutkan ke persidangan etik karena sanksi etiknya sudah terabsorbsi dengan putusan sidang etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021,”  Kamis (21/4/2022).

Surat pemberitahuan Benydictus Siumlala Martin Sumarno dan kawan-kawan ini ditandatangani oleh anggota Dewan KPK, Harjono. Dalam surat itu, ada tiga alasan Dewas tidak melanjutkan laporan dugaan etik Lili Pintauli di pengadilan. Pada poin pertama, Dewas mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan mengumpulkan informasi dan materi klarifikasi.

Pada poin kedua disebutkan bahwa Lili Pintauli terbukti berbohong kepada publik pada konferensi pers pada 30 April 2021. Pada poin ketiga, Dewas mendalilkan telah menjatuhkan sanksi etik kepada Lili atas pelanggaran etika sebelumnya.

“Salah satu alasan Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi dalam Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 adalah kebohongan yang dilakukan oleh Sdri. Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers tanggal 30 April 2021 sehingga sanksi yang diberikan telah mengabsorbsi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terkait kebohongan publik,” bunyi surat itu.

Sanksi Etis
Sanksi etik yang dimaksud dalam surat tersebut merupakan sanksi etik berat yang dijatuhkan majelis KPK terhadap Lili karena berkomunikasi dengan Walikota Tanjungbalai M. Syahrial. Majelis KPK menilai dugaan kebohongan etik Lili telah terserap ke dalam sanksi berat.

Lili diketahui mendapat sanksi berat berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Jauh sebelum majelis KPK menjatuhkan sanksi berat, Lili lebih dulu menggelar konferensi pers dan menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Syahrial terkait penanganan kasus di KPK. Namun baru-baru ini keberatan Lili dipatahkan dengan sanksi yang berat.

Menerima pemberitahuan penghentian dugaan kebohongan etis Lili Pintauli, Benydictus kesal. Dia menyayangkan sikap Dewan KPK. Padahal, menurut dia, Lili jelas berbohong dalam jumpa pers pada 30 April 2021.

“Saya pribadi menyesalkan keputusan dewas ini, karena di KPK nilai integritas adalah yang utama,” kata Benydictus.

Menurutnya, integritas KPK sudah terkikis. Semua berawal dari revisi UU KPK. UU KPK yang baru menyematkan keberadaan Dewan KPK yang dianggapnya tidak berguna di KPK.

“Kejadian ini semakin membuktikan apa yang sudah diprediksi banyak pihak sejak diubahnya UU KPK pada 2019, yaitu dewan pengawas ini hanya akan menjadi entitas yang tidak berguna. Karena terbukti sudah, dewan pengawasnya tidak bergigi,” kata Benydictus.

Kamu juga Bisa Membaca Ramalan ini :