Viral! The Goods Dept PHK Karyawan dan Diduga Tidak Membayar Gaji Karyawan

  • Whatsapp


Viral! The Goods Dept PHK Karyawan dan Diduga Tidak Membayar Gaji Karyawan

Perusahaan fashion The Goods Dept menjadi viral karena diduga memberhentikan karyawannya. Kasus ini melibatkan puluhan orang yang mengaku sebagai korban.

Dalam unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologis brand lokal ternama tersebut diduga memaksa lebih dari 30 karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp 30 juta per orang.

Hal itu dibenarkan salah satu karyawan yang terkena dampak Joko (bukan nama sebenarnya).

Dia menjelaskan akar permasalahannya, proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19-20 Oktober 2022 menunjukkan banyak kekurangan. Di satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan data di sistem.

Setelah melalui proses yang panjang, pada 31 Oktober 2022 Manajer Operasional The Goods Dept menghubungi tim operasional toko, termasuk security, untuk datang ke Kantor Pusat di Tangerang.

“Setelah PIC seluruh store dipanggil, barulah giliran kami dipanggil semuanya. Di sana kami pun sama dipertanyakan lagi barang-barang minus dan disodorkan juga data nilai ganti rugi per orang. Total ganti rugi puluhan juta per orang,” kata dia.

Ia melanjutkan, mereka diberi pilihan harus mengganti rugi tanpa bisa mencicil atau mengundurkan diri. Karena tekanan dan kelelahan, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri.

“Setelah semua selesai membuat pernyataan dan menandatanganinya. Kami baru diinformasikan tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Gaji tersebut akan dipakai untuk ganti rugi hasil minus tersebut. Kena jebakan bertubi-tubi. Sudah dipaksa resign, enggak gajian juga dengan alasan untuk ganti rugi,” jelasnya.

Salah satu pendiri The Goods Dept Leonard Theosabrata mengaku belum mau berkomentar karena memang bukan posisi manajemen.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari menanggapi terkait masalah tersebut. Ia mengacu pada tanggapannya di Twitter yang berbunyi: “Perwakilannya kapan bisa datang ke Kemnaker? Nanti diterima mediator dan pengawas.”

“Kami akan mendengarkan dulu masalahnya dari kedua pihak,” kata dia.

 

Related posts